KALTENG. BERSAMA-Tahun 2023, pemerintah akan kembali merekrut Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam jumlah besar. Lebih dari satu juta formasi telah disiapkan dengan sistem Pegawai Negeri dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Semula, rekrutmen direncanakan akan dilakukan pada Juni ini, namun diundur menjadi September. Untuk formasi terbesar masih ada guru PPPK dan tenaga kesehatan (Nakes).

Rekrutmen calon aparatur sipil negara (ASN) yang semula direncanakan Juni ini, ditunda. Jadwal terbaru, seleksi akan dilakukan pada bulan September. Pemerintah menyiapkan lebih dari satu juta formasi.

“Rekrutmen ASN akan dimulai September 2023, belum ditentukan tanggalnya,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Abdullah Azwar Anas. Anas tidak merinci alasan keterlambatan proses rekrutmen tersebut.

Namun, kata dia, masih ada beberapa instansi yang belum mengajukan proposal pembentukan CASN. Oleh karena itu, nomor formasi CASN masih bisa berubah.

Berdasarkan skenario awal, ada 1.030.751 formasi yang akan ditawarkan tahun ini. Namun, tidak semuanya diperuntukkan bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Sebagian besar akan diisi dengan formasi pegawai negeri dengan perjanjian kerja (PPPK). Sektor kesehatan dan pendidikan masih akan mendapat porsi besar dalam seleksi tahun ini.

Rincian formasi CPNS dan PPPK terdiri dari kebutuhan di pusat dan daerah. Di tingkat pusat, formasi tersebut meliputi 15.858 tenaga pengajar, 6.742 tenaga pengajar PPPK, 12.000 tenaga pendidik PPPK, 12.719 tenaga PPPK kesehatan, dan 15.205 tenaga teknis PPPK lainnya.

Instansi daerah terdiri dari 580.202 guru PPPK, 327.542 tenaga kesehatan PPPK, dan 35.000 tenaga teknis PPPK lainnya. Selain itu, ada alokasi 6.259 PNS lulusan sekolah negeri.

“Dari total formasi tadi, 80 persen non ASN atau PPPK, sisanya 20 persen fresh graduate,” ujarnya.

Khusus untuk fresh graduate ini, pemerintah akan merekrut mereka yang memiliki talenta di bidang digital.

Mantan Bupati Banyuwangi itu mengungkapkan, besarnya porsi tenaga kesehatan dan pendidikan menunjukkan arah kebijakan Presiden Joko Widodo sudah jelas. Yakni, menyelesaikan masalah terkait guru dan tenaga kesehatan yang selama ini diadukan.

“Buktinya formasi sudah disiapkan, tapi usulan (oleh daerah, Red) rendah. Padahal, jika formasi terpenuhi, maka arahan dari tenaga kesehatan dan pendidikan akan selesai,” ujarnya.