H.Edy Pratowo

PALANGKA RAYA, Kalimantan Tengah.co – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H Edy Pratowo menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) , agar Pemilu 2024 tetap berlaku sistem proporsional terbuka.

Menurut orang nomor dua di Bumi Tambun Bungai ini, sistem proporsional terbuka ini merupakan konsekuensi dari demokrasi yang dipilih rakyat Indonesia. Dimana keterbukaan merupakan hal yang paling utama, karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan bebas memilih siapa yang akan menjadi wakil atau pemimpinnya.

“Ini adalah era pemilihan individu berdasarkan hak dan kebebasan kita sebagai pemilih. Misalnya, orang yang memilih presiden bukanlah partai. Begitu juga gubernur, bupati, dan walikota yang rakyatnya dipilih bukan partainya,” ujar Wagub, kepada Kalteng.co, Jumat (16/06/2023).

Wagub melanjutkan, akan lebih adil jika mereka dipilih dan ditentukan oleh masyarakat, bukan oleh partai politik. Pasalnya, tak jarang tokoh lama atau baru memberikan keuntungan berupa dukungan terhadap partai politik yang diikutinya.

“Jadi saya kira putusan MK adalah harapan semua orang, menjadikan proses kedewasaan dalam berdemokrasi kita,” pungkas Wakil Gubernur Edy Pratowo. (pra)