BALI, Kalteng.co – Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kalteng (Kalteng), Hj Faridawaty Darland Atjeh, SE., MM, saat ini sedang melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Bali. .

Kunjungan tersebut dilakukan pada 5-8 Juli 2023 dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dan referensi terkait strategi Pemprov Bali dalam menangani kasus stunting di wilayahnya.

SAMBUTAN HANGAT: Wakil Ketua III DPRD Kalteng Hj Faridawaty Darland Atjeh, SE., MM, disambut hangat oleh unsur pimpinan RS Bali Mandara dalam menjalankan tugas kerjanya, Jumat (7/7/2023). FOTO IST

Dalam kunker tersebut, Faridawaty juga berkesempatan melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Bali Mandara yang terletak di Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

Seperti diketahui, Provinsi Bali merupakan wilayah terendah dalam hal angka prevalensi stunting, yakni dengan angka 8% pada tahun 2022 menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI).

Dalam paparannya, kepada pimpinan DPRD Kalteng, Dinas Kesehatan Bali menyampaikan pihaknya memiliki beberapa strategi untuk mencapai keberhasilan dalam mengatasi stunting.

Salah satunya adalah cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Provinsi Bali yang hampir 100%. Cakupan yang luas ini berarti memberikan jaminan kesehatan kepada hampir seluruh masyarakat Bali, termasuk ibu hamil, bayi dan anak-anak dimana masa krusial untuk mencegah stunting adalah pada masa kehamilan dan 1000 hari pertama kehidupan bayi.

Cakupan JKN yang hampir 100% tidak lepas dari kontribusi Pemerintah Provinsi Bali yang menganggarkan tambahan jaminan kesehatan untuk APBD-nya. Jaminan kesehatan yang bersumber dari APBD ini ditambah dengan jaminan kesehatan yang ditanggung oleh APBN, sehingga cakupan JKN Bali menjadi optimal.

Strategi lain yang tidak kalah penting adalah Provinsi Bali memiliki basis kebijakan multilevel terkait penanganan stunting, mulai dari adanya Perda, Pergub, hingga Keputusan Gubernur. Kebijakan di tingkat provinsi kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan dan program di tingkat kabupaten/kota di Bali.

Alhasil, dengan basis kebijakan yang jelas dan berjenjang, upaya penurunan prevalensi stunting yang melibatkan banyak aktor dapat dengan mudah dilaksanakan dan dikendalikan.

Sementara itu, saat meninjau RS Bali Mandara diketahui bahwa RS ini merupakan RS provinsi pertama di Bali dengan Tipe B dan baru beroperasi selama enam tahun.

Meski tergolong baru, RS Bali Mandara sudah dua kali meraih akreditasi paripurna dan saat ini sedang dalam persiapan menuju akreditasi internasional.

Selain melayani pelayanan medis dasar, RS Bali Mandara juga memiliki pelayanan unggulan yaitu Pelayanan Kanker Terpadu yang meliputi radioterapi, kemoterapi dan kedokteran nuklir.

Selain pelayanan prima tersebut, RS Bali Mandara juga memiliki pelayanan yang disebut dengan Poliklinik Pengobatan Tradisional, yaitu poliklinik yang bertugas membantu pasien dalam pengobatan penyakit yang disebabkan oleh penyebab non medis. Selain memberikan alternatif lain bagi pasien, inovasi ini juga turut melestarikan kearifan lokal pengobatan tradisional Bali. (hum/pra)