PALANGKA RAYA, Kalimantan Tengah.co – Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit K Yunianto mengatakan, setiap tahun pemerintah daerah menganggarkan bantuan rumah ibadah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Apabila warga belum memiliki dan ingin membangun atau melakukan perbaikan/peningkatan infrastruktur, warga dapat mengajukan permohonan bantuan rumah ibadah kepada pemerintah daerah melalui Biro Kesra, sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku.

“Tentu ada proses dan mekanisme yang berlaku dalam pengajuan bantuan rumah ibadah. Salah satunya dengan mengajukan proposal, di mana nantinya proposal tersebut akan diseleksi kembali oleh pemerintah, dalam artian mana yang akan diprioritaskan terlebih dahulu,” ujar Sigit, kepada Kalteng.co, Selasa (18/7/2023).

Ketua Umum Asosiasi Dewan Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) itu mengungkapkan, bantuan rumah ibadah yang selama ini sering diajukan ke pemerintah adalah perbaikan fasilitas dan sarpras.

“Untuk bantuan rumah ibadah, biasanya yang diusulkan adalah peningkatan Sapra dan fasilitasnya. Oleh karena itu, kami menghimbau agar masyarakat dapat memanfaatkan dengan baik bantuan yang diberikan pemerintah,” ujarnya.

Sigit melanjutkan, bantuan rumah ibadah juga bisa disampaikan melalui DPRD Kota Palangka Raya. Dimana nantinya bantuan tersebut dapat direalisasikan melalui anggaran Pokok Pikiran (Pokir) masing-masing anggota DPRD.

“Anda juga bisa mengajukan bantuan rumah ibadah melalui proposal ke Anggota DPRD Palangka Raya. Karena di DPRD ada yang namanya anggaran pokir, dan pokir ini bisa direalisasikan untuk membantu rumah ibadah,” ujar politisi senior dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini menutup pembicaraan. (pra)