PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Dalam rangka mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) usulkan penambahan helikopter waterbombing kepada Gubernur Kalteng.

Kepala BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah Ahmad Thoyib mengatakan, usulan tersebut sudah pihaknya sampaikan, dan masih menunggu persetujuan serta arahan gubernur sebelum nantinya disampaikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Seandainya usulan tersebut nantinya disetujui oleh gubernur, maka kami akan mengusulkan penambahan empat helikopter. Satu helikopter patrol dan tiga helikopter waterbombing,” ucap Ahmad, Senin (7/8/2023).

Rencananya keempat helikopter tersebut akan di tempatkan di wilayah yang berbeda. Dua di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur dan dua lainnya di Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, untuk membantu oprasional pemadaman karhutla.

“Ini untuk mempermudah pemadaman apabila terjadi karhutla di Kabupaten Kotim dan Kobar, mengingat Palangka Raya saat ini telah memiliki helikopter waterbombing,” bebernya.

Pada dasarnya, kondisi karhutla yang saat ini tengah terjadi di kabupaten/kota seperti di Barito Selatan, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Seruyan, dan Sukamara, perlu mendapatkan perhatian.

Berdasarkan data yang dihimpun, grafik titik Hotspot kejadian dan luas karhutla pada bulan Agustus 2023 telah mencapai 35 persen. Tercatat 2.439,728 hektare lahan terbakar dan 327 kejadian karhutla.

“Sifat musim kemarau tahun ini dibawah normal, sedangkan puncak musim kemarau diperkirakan pada bulan Juli sampai dengan September 2023. Saya mengimbau agar BPBD kabupaten/kota mengaktivasi pos lapangan di tingkat Kecamatan atau idealnya di tingkat Desa/Kelurahan, dengan tugas melaksanakan patroli pencegahan karhutla,” imbau Ahmad.

Selanjutnya, BPBD kabupaten/kota juga melaksanakan sosialisasi mengenai karhutla, melaksanakan pemadaman jika terjadi karhutla. Daerah yang telah menetapkan status siaga darurat dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam penanganan karhutla pada fase siaga darurat.

“Kita harapkan upaya penanggulangan pada fase siaga darurat bisa lebih optimal untuk menghindari terjadinya tanggap darurat bencana karhutla,”pungkasnya. (pra)